peraturan bumdes. Pasal 3 (1) BUMDes dibentuk Pemerintah Desa dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. peraturan bumdes

Raperdes Penambahan Modal BUMDesa 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Des. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desaPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama diterbitkan dalam rangka untuk. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenanga Lokal Berskala Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. 2010. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga. Perlu langkah inovasi kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengayomi kelembagaan, pengelola, dan unit usaha BUMDes. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru. Sebagai informasi serta ruang untuk belajar sesarengan, kami akan mencoba untuk mengulas hal – hal mengenai BUMDes. 9. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal,. Latar Belakang Selama. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat [3] Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan sesuai dengan hasil pembahasan musyawarah desa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2011, perlu. 27 Apr, 2023. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan. Tidak kalah penting, peran pendamping atau fasilitator juga menjadi perhatian dalam membantu memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes dan memastikan kegiatan usaha dapat berjalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan 4. . Modal BUM Desa. Permendesa No 3 Tahun 2021. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuaiPasal 4. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDes dapat. Jadi Jelas bahwa tidak boleh kepala desa secara sepihak. DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. PENDAHULUAN A. mengembangkan. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDes, sebaiknya pahami peraturan tentang BUMDes yang belum lama ini diterbitkan pemerintah mengenai BUMDes 2021. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Perubahan ini kemudian membutuhkan dokumen baru, dan juga peraturan baru pada tingkat desa. d. Beranda. Dalam Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),. Maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. BUMDes yang terarah dapat dijadikan pedoman akan membantu pemerintah desa dalam mengelola BUMDes hingga berbuah keuntungan. aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ruang Lingkup 3. mendirikan BUM Desa Bersama. PERATURAN KEPALA DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN/KOTA MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA MITRA BRAJA MALAUSMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALAUSMA, Menimbang : a. Melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sehinggga dapat merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat; b. Kekayaan BUMDes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali hutang BUMDes menjadi kekayaan Desa. Peraturan menteri ini terdiri dari 6 Bab dan 35 pasal, ditetapkan di Jakarta pada tanggal, […] April 8, 2022. (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif. 5. Salah satu upaya desa untuk mewujudkan desa mandiri adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa. 3. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Penting untuk diketahui mengenai modal BUM Desa yang diatur dalam Pasal 135 PP 47/2015 berikut ini: Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. April 11, 2022. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4/2015 tentang BUMDesa • Perda Kukar No. Apa saja isi dan poin-poin penting yang harus kita pahami dalam PP Nomor. Pasal 6 (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. 15418 Sudah Berbadan Hukum. Download Free PDF View PDF. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. konsekuensi hukum pengurus h. Namun. Nomor. Peraturan Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait. Sebelum anda melakukan pendaftaran, terlebih dahulu anda pahami alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku. Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Peraturan Pemerintah No. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengurusan dan pengelola BUM Desa, pendirian BUM Desa bersama, kerja sama BUM Desa antar Desa, laporan dan pertanggungjawaban dan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 997 BUMDes sudah bisa membagi keuntungan yang didapat berdasarkan AD/ART, dan sebagian besar pembagian dalam AD/ART tersebut membagi antara lain adanya persentase untuk penambahan modal kembali, dimasukan kedalam. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah T. Perubahan Pengertian BUMDes. Pengelolaan BUMDes: Aspek Hukum dan Regulasi. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 8. BUM Desa memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pengertian Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh . Berdasarkan sumber data yang diambil dari situs terdapat 50. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampaiPasal 90 b. BUMDes adalah badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh desa, dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. ABSTRAK: a. lyric Saturday Night (토요일밤에) – Son Dam Bi (Lyric, Rom, Eng) 18 Apr, 2015. 689 kali. Salah satunya adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahap terakhir adalah dibentuknya Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes yang disusun dan dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UNDANG-UNDANG Nomor 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Berikut adalah persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan. 24 2011 NO. 52 Mendaftar Nama. id. Bumdes sebagai Badan Hukum. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan BUMDes. (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat. "BUMDes menjadi Badan Hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja ini dan memang ini telah ditunggu. Sesuai ketentuan, baik Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan juga Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan BUMDes. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM DesaApa sebenarnya dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Regulasi atau aturan apa saja yang menjadi landasan hukum pendirian/pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama? Berikut ini dasar hukum pembentukan/pendirian dan pengelolaan BUMDes, diantaranya: Undang-Undang. Kementerian Dalam Negeri. BUMDes didirikan salah satunya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), Melalui PP ini, posisi BUMDES. Pasal 15 Peraturan Pemerintah no. 7. BUM Desa bersama. 5830 Perbaikan Dokumen. Meskipun diharapkan BUMDes dapat dipertahankan dan. Pemilik BUMDes adalah masyarakat desa TEGALARUM dalam hal ini kepala desa Tegalarum untuk dan atas nama masyarakat desa Tegalarum bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai komisaris/penasehat BUMDes. bagian dari BUMDes. Kata Kunci: BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum Abtract. Disebutkan, dalam Bab XVI pasal 73 ayat (1) PP 11 Tahun 2021, bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. go. Peraturan Pemerintah. Fax: +62 21 - 2270 - 8909dengan Peraturan Desa. peraturan bupati (perbup) no. Kita bahas dulu tiga transaksi yang bisa terjadi antara Pemerintah Desa dan BUMDES yaitu penyertaan, pinjaman dan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Marwan Jafar (Foto: dok. BUM Desa adalah. Poin yang paling penting dari disahkannya PP 11/2021 ini adalah BUMDes yang sebelumnya berbentuk badan usaha, kini berubah menjadi badan hukum sehingga untuk pemodalan atau pembiayaannya semakin mudah untuk didapatkan. (1) BUM Desa berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Unduh. (Nama BUM Desa Bersama)… sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini. Sedangkan untuk aplikasi pembukuan keuangan desa, baik Pemerintah Desa maupun BUMDes. Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa ( Tata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersam Sesuai Permendes No. No. Preview. Hal ini dijelaskan bahwa pendirian BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat tanggal 15 Desember 2009. Pada postingan ini Anda dapat mendownload format-format Administrasi Bumdesa yang terdapat dalam lampiran Permendesa nomor 3 tahun 2021 tentang PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUM DESA/BUM DESA. Pemerintah wajib mengembalikan simpanan masyarakat/modal. Bahkan untuk memperkuat posisi BUMDes, kini tengah disusun Rancangan Undang-Undang tentang BUMDes. id • Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa. Ada 50204 (sipede kemendesa) BUMDes yang terdata saat ini. Pasal 10 . Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 bahwa BUMDes dan Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki struktur organisasi yang berbeda. 28 Desember 2022. Perbup No 16 2018 BUMDES. 7. penyertaan modal masyarakat Desa. Lebih jelas, mengenai isi dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (Kepmendesa PDTT) Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danDengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Klinik BUM Desa di Jawa Timur. Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Call: +6285643190105; E-mail: sapasedesa@gmail. Sedang pengertian Aset desa sesuai Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun 2016. masyarakat. Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka mengubah beberapa peraturan perundang-undang lainnya. Aturan mana yang masuk dalam Anggaran Dasar, dan aturan mana-mana yang seharusnya masuk ke. Dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kemendes tentang BUMDes. TENTANG. pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 4 tahun 2015 pasal 10 menyebutkan bahwa #Perdes BUMDes - Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan. Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama. Tujuan BUMDes. peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan penguatan. sidodadi-penarik. . (BUMDes) Desa Mojomalang dengan Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. 1. Pasal 4 (1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa Nomporejo. Membentuk BUMDesa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan. Bagian Pertama Persyaratan Kepengurusan BUMDes Pasal 11 Persyaratan kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut : a. Pasal 8 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: a. 11 tahun 2021, BUMDesa didorong untuk menjadi lembaga berbadan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), termasuk juga perihal struktur BUMDes. 130; Tutup. Sosialisasi BUMDes yang dilakukan Kemdes PDT dan Transmigrasi bersama ISSF di Jakarta, Kamis 2 September 2021. com – BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. id BUM Desa kini sudah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 7. Sedesa. dengan Peraturan Desa. Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8). Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03); Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa (RAPERMAKADES) yang akan dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) mencakup ruang lingkup kerja sama pendirian BUMDes Bersama (BUMDESMA),. Sedesa. Pengertian BUMDes. Tipe Dokumen. Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMASALAHAN Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, terdapat 2 (dua) kajian menarik yang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT dan diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296 pada 18 Februari 2015. STATUS PERATURAN. 2) Dalam hal BUM Desa Unit Usaha BUM Desa kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ABSTRAK: Bahwa untuk mendukung proses pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu mendorong pembentukan, pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa /BUM Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Termasuk di dalamnya peraturan tentang gaji operasional dan Gaji pengurus BUMDes/BUM Desa. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya PP 11/2021, BUMDes sebagai. in BUMDes. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha; c.